Protes Upah Murah dan Biaya Sekolah, Aliansi A.M.E.L Kepung Malioboro Tuntut Gaji Rp6 Juta

jogja.fin.co.id – Gelombang protes mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional di jantung Kota Yogyakarta. Gabungan elemen pekerja dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mei Melawan (A.M.E.L) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, guna menyuarakan keresahan atas kondisi ekonomi dan carut-marutnya alokasi anggaran negara.

Massa mulai memadati titik kumpul di eks Taman Parkir Abu Bakar Ali sejak pukul 14.00 WIB. Dengan pengawalan ketat, mereka melakukan long march menuju kantor wakil rakyat sembari membawa berbagai atribut berisi kecaman terhadap kebijakan upah murah dan komersialisasi pendidikan.

Humas A.M.E.L, Rival Umbu Djawa, menegaskan bahwa tuntutan utama mereka berfokus pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Yogyakarta yang dinilai masih jauh dari realita gaji saat ini.

"Kami menerjunkan tim riset ke pasar-pasar tradisional untuk menganalisis standar hidup yang sebenarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa KHL buruh di Yogyakarta idealnya berada pada kisaran Rp 6 juta per bulan agar bisa hidup bermartabat," ujar Rival di sela-sela aksi, Jumat 1 Mei 2026.

Kritik Tajam Pengalihan Anggaran Pendidikan

Selain isu upah, massa aksi menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran pendidikan. A.M.E.L menilai sektor pendidikan kini berada di ujung tanduk karena biayanya yang semakin mencekik leher masyarakat kelas bawah.

Kritik pedas diarahkan pada pengalihan dana fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang tidak sepenuhnya mengalir untuk pelayanan sekolah. Berdasarkan data yang dipaparkan massa, sekitar Rp 223 triliun dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk menyokong program Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pemerintah mengalokasikan dana sangat besar untuk makan gratis, padahal akar masalah stunting sebenarnya adalah rendahnya daya beli masyarakat akibat upah yang tidak layak dan biaya sekolah yang mahal," jelas Rival.

Daya Beli Masyarakat Jadi Taruhan

Para demonstran menganggap program Makan Bergizi Gratis tidak akan efektif menyelesaikan masalah gizi kronis jika beban hidup rakyat di sektor lain tetap tinggi. Mereka berargumen bahwa memangkas anggaran pendidikan hanya akan menciptakan masalah baru bagi keluarga pekerja.

Skenario kebijakan saat ini memaksa warga untuk mengalokasikan penghasilan mereka lebih besar untuk pendidikan, yang pada akhirnya memangkas jatah belanja pangan bergizi di rumah masing-masing.

"Masyarakat mungkin tidak akan mampu membeli makanan berkualitas bukan karena makanannya tidak tersedia, tetapi karena uangnya habis terserap untuk membayar biaya sekolah yang terus melambung," pungkas Rival menutup orasinya.

Aksi yang berlangsung damai ini berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh poin tuntutan kepada pihak legislatif, dengan harapan ada langkah nyata untuk merevisi standar upah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.