Ribuan Nelayan Kepung Alun-Alun Pati: Tuntut Harga Solar Khusus dan Ancam Aksi Lebih Besar ke Jakarta

jogja.fin.co.id – Ribuan nelayan yang tergabung dalam berbagai paguyuban di Kabupaten Pati melumpuhkan kawasan Alun-alun Pati pada Senin 4 Mei 2026. Massa menuntut intervensi pemerintah pusat terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang melambung tinggi hingga mencekik operasional sektor perikanan tangkap.

Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini membawa pesan penting mengenai kelangsungan hidup para pencari nafkah di laut. Menggunakan truk dengan pengeras suara dan iring-iringan kendaraan, nelayan membawa spanduk bernada satir. Salah satu tulisan yang mencolok adalah, “Kapal Kami Bukan Tesla! Solar Mahal Nelayan Mati!”.

Beban Operasional Tak Terkendali

Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono, menegaskan bahwa lonjakan harga solar industri yang menyentuh angka Rp26.000 hingga Rp30.000 per liter telah menghentikan denyut nadi ekonomi pelabuhan. Menurutnya, kapal-kapal di atas 30 Gross Ton (GT) kini lebih banyak bersandar di pelabuhan daripada melaut.

"Nelayan memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, dengan struktur harga BBM saat ini, kami mustahil bisa bertahan. Biaya operasional jauh lebih besar daripada nilai hasil tangkapan," tegas Eko dalam orasinya di hadapan massa.

Para nelayan mendesak pemerintah untuk segera menetapkan regulasi harga khusus bagi sektor perikanan. Mereka mengusulkan angka di kisaran Rp10.000 hingga Rp13.600 per liter. "Kami menuntut harga maksimal dua kali lipat dari harga solar subsidi demi menjamin keberlanjutan sektor ini," tambahnya.

Jika tuntutan ini tidak segera mendapat respons nyata, massa mengancam akan melakukan mobilisasi massa yang lebih masif menuju Jakarta.

Pengamanan Humanis Tanpa Senjata Api

Di sisi lain, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati menunjukkan pola pengamanan yang berbeda. Sebanyak 1.456 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi. Namun, Kapolresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi memastikan tidak ada anggotanya yang membekali diri dengan senjata api maupun tongkat pemukul.

"Kami hadir untuk melayani, bukan untuk menimbulkan ketakutan. Pendekatan persuasif dan humanis menjadi prioritas utama kami dalam menjaga kondusivitas," ungkap Kombes Pol Jaka Wahyudi usai apel pengamanan.

Personel yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan tersebut diinstruksikan untuk mengedepankan komunikasi efektif. Kapolresta menekankan bahwa tugas kepolisian adalah memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan secara tertib tanpa ada tindakan represif.

Dukungan Pemerintah Daerah

Aspirasi ribuan nelayan ini mendapat sambutan dari Pemerintah Kabupaten Pati. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama jajaran DPRD Pati menemui langsung perwakilan massa. Dalam pertemuan tersebut, pihak eksekutif dan legislatif daerah menandatangani lembar dukungan terhadap tuntutan para nelayan.

Dukungan resmi ini menjadi modal bagi nelayan Pati untuk menekan pemerintah pusat agar segera mengeluarkan kebijakan afirmatif terhadap ketersediaan energi bagi sektor perikanan.

Hingga aksi berakhir siang hari, massa membubarkan diri dengan tertib. Kondisi keamanan di jantung Kota Pati dilaporkan tetap kondusif meski arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan selama prosesi unjuk rasa berlangsung.

"Kami menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat. Pelayanan ini adalah bentuk pengabdian kami agar dialog antara masyarakat dan pemerintah dapat berjalan lancar," tutup Kapolresta Pati.